WAJO--Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) asal Cabang Wajo Maju, Ahmad Muliyadi memantapkan diri maju sebagai kandidat calon Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) pada Musyawarah Daerah (Musda) XV yang akan digelar di Kota Palopo.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Muliyadi bertepatan dengan momentum Dies Natalis HMI Ke-79, Kamis (05/02/2026) sebagai refleksi gagasan ke-HMI-an sekaligus penegasan arah gerakan HMI di lingkup Badko Sulselbar.
Ahmad Muliyadi dikenal sebagai kader dengan pengalaman panjang dalam kepemimpinan organisasi. Ia merupakan pelopor berdirinya HMI Cabang Wajo Maju dan pernah menjabat sebagai Ketua Cabang selama dua periode.
Dalam pencalonannya ia mengusung gagasan Badko Sulselbar sebagai poros konsolidasi gerakan dan perlawanan intelektual dengan tagline “HMI Civil Society” (Masyarakat Madani HMI).
Di tengah menguatnya hegemoni kekuasaan dan dominasi pasar yang kian menyingkirkan kepentingan umat dan rakyat kecil, Himpunan Mahasiswa Islam menegaskan posisi ideologisnya sebagai kekuatan masyarakat sipil yang independen, kritis, dan berpihak pada keadilan sosial. HMI menolak direduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan maupun kepentingan pragmatis elite.
Gagasan tersebut dirumuskan dalam tema “HMI Civil Society” yang dimaksudkan sebagai penanda arah baru gerakan, sekaligus upaya mengakhiri aktivisme dangkal dan politik transaksional, serta mengembalikan HMI pada fungsi historisnya sebagai kekuatan intelektual dan moral dalam mengawal umat dan bangsa.
Visi yang diusung “Terwujudnya HMI sebagai Inkubator Intelektual Organik demi Menyongsong Masyarakat Madani (Civil Society) dan Pusat Peradaban” menegaskan bahwa HMI bukan sekadar organisasi struktural, melainkan ruang perlawanan intelektual terhadap ketidakadilan struktural, pembodohan publik, dan kooptasi kekuasaan.
Ahmad Muliyadi menilai krisis utama gerakan mahasiswa hari ini terletak pada melemahnya keberpihakan ideologis dan kesadaran kelas kader.
“HMI hari ini menghadapi ancaman serius berupa pragmatisme, kooptasi kekuasaan, dan kemiskinan gagasan. Karena itu, kader harus diposisikan sebagai intelektual organik—bukan penggembira kekuasaan, melainkan pengganggu status quo yang tidak adil,” tegasnya.
Untuk menjawab krisis tersebut, ia menawarkan misi strategis yang bersifat ideologis dan struktural. Pertama, membentuk kader yang religius, sadar ideologi, dan berkarakter pejuang. Kedua, merekonstruksi paradigma intelektual dengan mendorong kader keluar dari budaya retorika kosong menuju produksi ilmu, analisis kritis, serta kerja-kerja advokasi nyata di tengah masyarakat.
Selain itu HMI juga menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi kader sebagai basis material gerakan. Ketergantungan finansial dinilai sebagai pintu masuk kooptasi kekuasaan.
“Civil society tidak mungkin berdiri di atas ketergantungan. Kemandirian ekonomi kader adalah syarat mutlak agar HMI tetap merdeka dalam sikap dan garis perjuangan,” ujar Muliyadi.
Dalam ranah kebijakan publik, HMI diposisikan sebagai oposisi moral dan intelektual yang konsisten mengawal arah kebijakan negara. Advokasi diarahkan untuk membela kaum mustadh’afin (lemah dan tertindas), melawan kebijakan elitis serta mengungkap praktik ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Seiring perkembangan teknologi, HMI juga mendorong digitalisasi gerakan bukan sebagai gaya semata, melainkan sebagai alat konsolidasi dan propaganda ideologis. Ruang digital dipandang sebagai medan perjuangan baru untuk melawan disinformasi, apatisme, dan dominasi narasi elite.
Lebih jauh, HMI membuka ruang kolaborasi lintas elemen gerakan rakyat, akademisi kritis, dan komunitas akar rumput guna membangun front masyarakat sipil yang kuat serta berdaya tahan terhadap tekanan negara dan pasar.
Dalam konteks gerakan mahasiswa, HMI menegaskan arah perjuangan yang egaliter, transparan, antioligarki, serta tetap berakar pada nilai Islam yang membebaskan, moderat, dan berpihak pada kemanusiaan.
Menutup pernyataannya, Ahmad Muliyadi menegaskan bahwa tema “HMI Civil Society” merupakan ikhtiar untuk mengembalikan HMI pada khittah perjuangan ideologisnya.
“Kader HMI harus menjadi zoon politicon yang tercerahkan—subjek sejarah yang mampu menjaga keseimbangan antara negara dan pasar, serta berdiri tegak bersama rakyat. Di situlah HMI kembali menemukan marwahnya sebagai lokomotif peradaban,” pungkasnya.
Dengan garis perjuangan tersebut, HMI di bawah konsolidasi Badko Sulselbar diharapkan tampil sebagai kekuatan oposisi intelektual yang konsisten sekaligus pilar masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kedaulatan umat.*
