.jpg)
GORONTALO--Bappeda Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Program SKALA menggelar Dialog Kebijakan Integrasi Risalah/Kajian Kebijakan untuk Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah yang Responsif Gender, Inklusif, dan Adaptif Perubahan Iklim di Aston Gorontalo Hotel & Convention Center, Selasa (27/10/2026) lalu.
Kegiatan ini diadakan untuk menjembatani kesenjangan yang selama ini terjalin antara pemerintah dan komunitas analis kebijakan, belum adanya kesepakatan mengenai mekanisme bagaimana risalah kebijakan (policy brief) dapat diinternalisasikan menjadi kebijakan resmi, termasuk mengidentifikasi hambatan dari kedua belah pihak.
Dialog ini diharapkan melahirkan rekomendasi konkret agar dokumen berbasis bukti tersebut benar-benar tertampung dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Selama ini, antara analis kebijakan dan penyelenggara pemerintahan belum memiliki "titik temu" yang jelas serta bagaimana risalah kajian yang telah disusun dapat benar-benar menjadi kebijaka, lalu di mana letak hambatannya.
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi fokus utama Dialog Kebijakan Ini. Tantangannya nyata di mana sering kali saat penyusunan kajian tidak sejalan dengan siklus perencanaan dan penyusunan anggaran.
Pengambilan keputusan belum selalu mengutamakan data dan bukti. Kapasitas menyusun dokumen berkualitas masih terbatas. Fungsi perencanaan, penyusunan kebijakan, dan pengelolaan anggaran berjalan terpisah. Akibatnya banyak rekomendasi penting hasil kajian tidak tertampung dalam prioritas pembangunan daerah, sehingga berisiko menimbulkan ketidaktepatan sasaran, anggaran yang tidak efisien, serta terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan yang merata dan berkeadilan, padahal risalah kebijakan dirancang khusus sebagai jembatan ringkas, berbasis bukti, berfokus pada solusi yang dapat dijalankan. Namun di Gorontalo penyusunan dan pemanfaatannya belum berjalan secara sistematis.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kalangan penulis analis kebijakan Akbar Ali Madina, S.STP., M.Si., dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang memaparkan risalah kebijakan tentang Layanan Pendidikan Adaptif terhadap Risiko Kenaikan Muka Air Laut di Provinsi Gorontalo dan Dr. Wahyudi Gobel, S.STP., M.Si. dari.Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo memaparkan risalah kebijakan dengan tema Perbaikan Kualitas Belanja Pendidikan dalam Mendukung RAD-SPM Provinsi Gorontalo.
Pemateri lainnya dari kalangan akademisi Dr. Nur Lazimatul Hilma Sholehah, S.Akun., M.Ak. yang menyoroti adanya tantangan dan hambatan dalam melakukan mengadvokasi Hasil Riset dalam mempengaruhi kebijakan.
Mega A. Mokoginta perwakilan dari Forum Warga yang mengangkat tema Mendorong Isu GEDSI-Disabilitas dalam Advokasi Integrasi Policy Brief Berkeadilan ke Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah.
Dalam dialog berbagai perspektif diangkat mulai dari pengalaman menyusun risalah pendidikan adaptif terhadap kenaikan muka air laut dan upaya memperbaiki kualitas belanja pendidikan.
Dari masalah tentang akademisi yang mengalami kesulitan memasukkan hasil riset ke kebijakan, hingga perkara pentingnya tidak melupakan kelompok rentan dan isu GEDSI-disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Para pemangku kebijakan hadir merespons secara terbuka antara lain kepala Bappeda, Ketua Komisi III DPRD Gorontalo yang menegaskan peran lembaganya dalam mengawal rekomendasi hingga menjadi alokasi anggaran yang nyata. Kepala Dinas P3A-PMD menyatakan siap mengintegrasikan ke dalam perencanaan partisipatif.
Satu hal yang disepakati bersama adalah kebijakan yang baik tidak akan berjalan tanpa aparatur yang mampu menerjemahkannya, Pengembangan kompetensi ASN harus menjadi bagian dari strategi mewujudkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat yang menjadi konsen dari Kepala BPSDM.
Kegiatan berakhir dengan langkah konkret dengan penandatanganan komitmen bersama antara perwakilan Pemerintah oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Ketua Komisi III DPRD, serta perwakilan akademisi dan Forum Warga.
Salah satu poin kesepakatan utama adalah Pemerintah Provinsi bersedia menyusun pedoman teknis pengajuan risalah kebijakan/policy brief sebagai mekanisme terpadu, agar rekomendasi kebijakan dapat tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan yang berlaku.
Narasi/Foto: Ahmar Djalil
