Kontributor: Ahmar Djalil
POHUWATO, 31 Juli 2026 – Kegiatan Lokakarya (,Workshop) Penilaian Kesesuaian Dokumen Kerangka Uang Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten/Kota dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Regional Provinsi Gorontalo resmi berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 30 hingga 31 Juli 2026 di Marina Beach, Kabupaten Pohuwato.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memastikan keselarasan perencanaan dan penganggaran seluruh daerah di Provinsi Gorontalo tetap searah dengan arah kebijakan ekonomi makro, prioritas pembangunan wilayah, serta prinsip fiskal berkelanjutan yang tertuang dalam KEM-PPKF Regional.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo, perwakilan Bappeda dan Badan Keuangan dan Aset Daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Gorontalo dengan menghadirkan narasumber secara daring Direktur P2D, dan DJPK Kemenkeu serta Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo.
Dalam sambutannya, Kepala BPKAD Provinsi Gorontalo menekankan pentingnya penyelarasan dokumen ini agar tidak terjadi tumpang tindih program sehingga terjadi kesesuaian target ekonomi makro, alokasi anggaran lebih tepat sasaran, serta mampu mendorong percepatan pembangunan sesuai karakteristik wilayah Gorontalo.
“Kita tidak ingin anggaran daerah berjalan sendiri-sendiri. Melalui kegiatan ini, kita pastikan setiap rencana anggaran di kabupaten/kota mendukung prioritas wilayah seperti ketahanan pangan, pengembangan kelautan perikanan, peningkatan konektivitas, serta pemerataan kesejahteraan yang menjadi fokus utama KEM-PPKF Regional Gorontalo,” ujarnya.
Disisi lain Direktur P2D Kemenkeu menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama lokakarya ini adalah untuk memberikan perspektif yang seragam tentang penjabaran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Regional, sehingga dapat menjadi referensi dalam memperkuat strategi fiskal berbasis kewilayahan.
KEMPPKF Regional diharapkan dapat menjadi jembatan antara arah kebijakan fiskal nasional dengan dinamika pembangunan di daerah, sehingga kebijakan fiskal dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan kewilayahan.
Lebih dari itu, KEMPPKF Regional juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional, termasuk Asta Cita yang dituangkan lebih lanjut melalui PKPN, melalui penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Selama dua hari pelaksanaan, peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek penilaian, mulai dari kesesuaian target makro ekonomi, penyelarasan program prioritas, arah kebijakan fiskal, pemenuhan belanja wajib, hingga kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Selain itu, peserta juga melakukan simulasi penilaian dan diskusi terarah untuk menyelesaikan permasalahan yang sering muncul dalam penyusunan dokumen KUA-PPAS.
Kegiatan yang berakhir hari ini diharapkan menjadi panduan praktis bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun dokumen anggaran yang tidak hanya memenuhi syarat administrasi, tetapi juga berkualitas, realistis, dan selaras sepenuhnya dengan arah pembangunan nasional maupun regional.
Sumber Foto: Ahmar Djalil
