Liputan Abdul Wahab Dai
WAJO—Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo Tahun 2026 Rasio Kemandirian Fiskal naik dari sekira 11 persen pada tahun 2025 menjadi sekira 18 persen pada tahun 2026. “Jadi sebetulnya efisiensi dan pemangkasan anggaran pada tahun-tahun awal pemerintahan Presiden Prabowo justru membuat kita mengambil hikmah dan pelajaran dan terus berinovasi untuk meningkatkan PAD kita.”
Hal tersebut dilontarkan oleh Wakil Bupati Wajo dr. H. Baso Rahmanuddin, M.M., M.Kes. dalam arahannya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kecamatan Keera Tahun 2027 siang ini Selasa, 24/02/2026 di Gedung Pertemuan Kantor Camat Keera, di Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
“Hanya setahun masa pemerintahan kami Rasio Kemandirian Fiskal meningkat dan di tengah ketatnya anggaran kita masih bisa berbuat untuk Daerah,” Dokter Baso memaparkan di awal sambutannya. Efisiensi secara nasional ini, lanjutnya, justru membuat kita juga di Daerah efisien dan menjadi instrospeksi ke dalam para pemangku kebijakan.
DBR pun menyebut para perwakilan tiap Desa pada Musrenbang ini sebagai Tokoh Pembangunan Desa, termasuk hadirnya Hj. Andi Suleha Selle, S.H. sebagai legistlator DPRD Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Pitumpanua-Keera pada musrenbang kali ini.
“Musrenbang adalah ruang dialog dan ruang interaksi yang merangkum usulan-usulan kegiatan. Musrenbang adalah strategi menyerap apa yang menjadi aspirasi dan harapan serta usulan masyarakat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” papar tandem Bupati Wajo Andi Rosman, S.Sos., M.M. yang harus terbang ke Jakarta untuk urusan yang juga berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Wajo sehingga absen saat Musrenbang Keera, muserenbang kedua belas dari 14 kecamatan yang ada di Bumi La Maddukkelleng. Tersisa Musrenbang Pitumpanua yang digelar sore ini di Desa Alelebbae dan Musrenbang Gilireng yang akan digelar besok Rabu, 25/02/2026.
Alumnus Fakultas Kedokteran Unhas ini menyebut sekiranya usulan-usulan kegiatan harus bersifat “mendesak” dan “berdampak” di tengah tekanan fiskal dan beban APBD yang masih tergantung kepada Transfer Daerah dari APBN. “Apapun usulannya harus selaras dengan RKP Nasional, RKP Provinsi, dan kebijakan strategis negara termasuk program MBG, KMP, dan Indonesia ASRI,” lanjut DBR.
DBR pun memapar program-program pembangun yang diterima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan misalnya pengerjaan Jalan Kulampu-Jalang, Jalan Atapange-Doping, termasuk program dari Pemerintah Pusat berupa pengerjaan poros Jalan Paojepe-Awota dalam skema Inpres Jalan Daerah (IJD).
“Walaupun ada kontraksi anggaran, program Ar-Rahman pada masa kampanye Wajo Maradeka berupa Pintas Maradeka, Pertanian Maradeka, Sehat Maradeka, dan program lainnya dapat kita realisasikan,” demikian Ketua DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Wajo ini.
Musrenbang juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Wajo, Ibu Wakil Bupati Wajo, beberapa pimpinan OPD, Camat Keera, Ibu Ketua TP PKK Kecamatan Keera, para kepala desa/lurah se-Kecamatan Keera, TP PKK Desa/Kelurahan se-Kecamatan Keera, para perwakilan UPTD/Instansi se-Kecamatan Keera, dan tokoh masyarakat perwakilan tiap Desa/Kelurahan.
Sumber Foto: Pemcam Keera dan Babinsa Labawang
