Laporan Abdul Wahab Dai
KENDALA demi kendala dihadapi oleh semua pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan terkait desa-desa dan kelurahan-kelurahan di Kecamatan Pitumpanua dan Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang belum memiliki kantor desa atau kantor kelurahan.
Sejak tahun 2021 pegawai dan perangkat Kelurahan Ballere masih menumpang berkantor di bekas UGD UPTD Puskesmas Keera (atau bekas Rumah Dinas Dokter Pemerintah) setelah Kantor Kelurahan Ballere yang lama dirubuhkan untuk kepentingan yang lebih besar yakni perluasan dan pembangunan gedung UPTD Puskesmas Keera. Kantor Kelurahan Ballere yang lama adalah bekas Kantor Desa Keera pada era Pitumpanua.
Setelah berhasil mendapatkan lahan aset bekas lahan perumahan guru SD yang telah dialihkan ke Pemerintah Kelurahan Ballere di Lingkungan Ballere melalui Sekretariat Daerah, pada tahun 2025 Kantor Kelurahan Ballere mulai dibangun dengan anggaran yang hanya cukup untuk pondasi saja.
Pemerintah Kelurahan Ballere setiap tahun berjuang mendapatkan lahan dan dana dan hasil perjuangan mereka untuk sementara mentok pada pondasi saja. Dengan demikian mereka belum dapat meninggalkan gedung tumpangan di gedung Puskesmas Keera.
Begitu banyak kendala yang mereka lawan. Mulai dari pengalihan anggaran gegara COVID-19, IKN, Pemilu, Pilkada Serentak, dan terakhir efisiensi anggaran.
Dana Kelurahan yang mereka terima juga tidak dapat diharapkan untuk membangun kantor kelurahan baru terkait regulasi yang tidak memungkinkan.
Berbeda dengan gedung tua Kantor Kelurahan Siwa di Pitumpanua yang telah dibangun ulang dengan skema tahun jamak dua tahap (tahun 2022 dan 2023).
Dua legislator DPRD Kabupaten Wajo kala itu yakni Elfrianto, S.T., M.I.Kom. dan Andi Suleha Selle, S.H. membangun ulang kantor ini melalui koridor Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang lebih populer disebut Dana Aspirasi.
Kantor Kelurahan Siwa pun diresmikan Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. Kamis, 21 Desember 2023.
Desa-desa baru hasil pemekaran di Kecamatan Pitumpanua lain lagi ceritanya. Pernah suatu ketika pagu ADD sangat tinggi, namun secuil saja desa yang membangun kantor desa seperti Desa Alelebbae.
Tahun-tahun berikutnya pagu ADD selalu turun dan tidak mencukupi untuk membangun kantor desa bagi desa-desa baru. Semua ADD harus dialokasikan sebagian besar ke operasional Pemdes dan gaji pada Bidang Pemerintahan Desa.
Ada desa yang terpaksa menumpang di rumah dinas guru, menumpang di bangunan milik KUD, menumpang di di gedung posyandu, menumpang di kolong rumah panggung. Untuk rapat-rapat dan musyawarah ada yang menumpang di sebuah makoramil.
Ada juga yang mencari akal dengan menggunakan Dana Desa dengan membangun balai pelatihan atau gedung sarana olahraga yang memang tidak melanggar regulasi. Balai pelatihan dan sarana olahraga ini pun ditumpangi Pemdes sebagai "kantor desa".
Selama ini desa-desa hasil pemekaran terakhir di Pitumpanua (tahun 2015) roda pemerintahannya dijalankan dari kantor desa tumpangan di bangunan-bangunan lain sebab pagu Alokasi Dana Desa (ADD) yang kecil tidak cukup untuk membangun kantor desa dalam satu tahun anggaran.
Sementara Dana Desa hanya dapat dipergunakan untuk merehabilitasi kantor desa dengan persentase kecil dari pagu Dana Desa, itu pun hanya bagi desa dengan status Desa Mandiri hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) atau Indeks Desa (ID). Tidak semua desa-desa ini berstatus Desa Mandiri dan tidak berlaku untuk Desa Maju dan Desa Berkembang --tidak ada lagi Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal di Wajo--.
Keluarlah kebijakan Pemkab Wajo pada tahun 2025 saat Desa Bulu Siwa, Desa Kaluku, Desa Lompo Bulo, dan Desa Lacinde menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pembangunan Kantor Desa Tahun Anggaran 2025 (termasuk Desa Tonrong Tengnga di Kecamatan Pammana) dari APBD Kabupaten Wajo.
Sementara untuk Tahun Anggaran 2026 giliran Desa Jauh Pandang, Desa Buriko, Desa Kompong, Desa Maccolliloloe, Desa Baubau, dan Desa Padang Loang menerima BKK APBD Kabupaten Wajo untuk Pembangunan Kantor Desa dan anggarannya ditransfer ke RKUD (APBDesa).
Konsep skema ini adalah membantu desa-desa ini dengan dana 100 hingga 300 juta (bervariasi: ada yang 100, 200, 250, dan 300 juta) dengan BKK APBD Kabupaten Wajo sehingga mereka dapat membangun kantor desa minimal ada WC, dinding dan atap.
Kemudian karena anggaran terbatas akibat efisiensi, bangunan-bangunan awal ini tinggal dipoles dengan sisa anggaran ADD, BHP atau Silpa BHP, atau Dana Desa bagi Desa Mandiri, dan bahkan dengan dana PADesa.
Kini hasilnya suda terlihat. Selasa 10 Maret 2026 Kantor Desa Lompo Bulo yang baru yang dibangun dengan anggaran Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Kabupaten Wajo 2025 telah diresmikan oleh Bupati Wajo Andi Rosman, S.Sos., M.M.
Kantor Desa Kaluku juga sudah bisa ditempati sebagaimana terpantau hari ini Jumat, 27 Maret 2026. Kantor Desa Bulu Siwa sudah selesai juga diindingnya terpantau hari ini. Kantor Desa Lacinde juga terpantau mengalami kemajuan.
Demikianlah, pagu ADD desa-desa di Pitumpanua selalu lebih kecil dari pagu ADD di Kecamatan Keera, sehingga mereka kesulitan memulai membangun kantor desa dari awal.
Tetapi semua telah berikhtiar. Etos dan daya upaya senantiasa harus dirawat demi mencapai tujuan agar kantor desa dan kantor kelurahan yang layak segera tersedia. Amin.
Foto: Abdul Wahab Dai, Darni, Aswar Andi Sokeng
